 |
| IPKB Dorong Pelayanan KB Di Wilayah Sarawak Malaysia |
Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kalimantan Barat, Mirza, Ia mwengatakan saat ini Perwakilan IPKB kembali melakukan koordinasi bersama BKKBN Kalbar mengenai tindaklanjut kegiatan tersebut.
"Hari ini kami kembali melakukan koordinasi dengan Pelaksana Tugas BKKBN Kalbar terkait rencana pelayanan Keluarga Berencana pada PMI yang bekerja di perusahaan sawit Malaysia di daerah Ladang Ladong dan Simunjan," ungkap Mirza.
Dari informasi yang ia dapat pada bidan yang pernah melakukan pemasangan alkon PMI di daerah Ladang Ladong dan Simunjan Malaysia, alkon yang terpasang itu sudah mesti dicabut pada tahun ini. Karena jika tidak dicabut fungsi alkon yang terpasang itu tak lagi efektif.
Kedatangan perwakilan IPKB Kalbar ke BKKBN ini, guna koordinasi kembali, soal rencana pelayanan KB di daerah perbatasan dan pada PMI yang bekerja di Malaysia.
Ia menjelaskan hasil dari pertemuan pertama antara perwakilan BKKBN Kalbar dengan KJRI di Kuching awal Desember kemarin, mendapat respon positif dari KJRI agar kegiatan yang sudah dijalankan hampir tiga tahun lalu kembali dilaksanakan.
Agar kegiatan ini bisa terlaksana, tentunya harus dilaporkan ke BKKBN pusat. Sebab kegiatan ini sudah lintas negara dengan sasaran para PMI di perusahaan sawit. "Kita tunggu arahan dari BKKBN pusat," ujarnya.
Tentunya dalam rencana kegiatan nanti, pastinya akan ada pembaruan data. Seperti jumlah pasangan usia subur, jumlah baduta dan balita hingga jumlah para remajanya. "Selain jumlah akseptor pelayanan KB di tiga tahun lalu, pastinya akan ada pembaruan data ini. Data tersebut akan kami update dengan berkoordinasi di KJRI Kuching," ujarnya.
Pelaksana Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat Aulia Arfiansyah Arief menyambut baik rencana kegiatan pelayanan KB di wilayah perbatasan dan Sarawak Malaysia.
Tentunya apa yang menjadi rencana ini, senada dengan BKKBN Kalbar. Namun dalam penentuannya, tak bisa dilakukan oleh BKKBN Kalbar. Karena ranahnya sudah antar negara sehingga perlu dibicarakan terlebih dulu dengan kepala BKKBN pusat. (tim liputan**).
Editor : Humas Yarsi Pontianak
